PENYERANGAN TENTARA PEMERINTAH SURIAH DI DESA TRAIMSA

Gempuran berdarah di salah satu desa di Suriah menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Hal ini dikarenakan masyarakat banyak masyarakat desa tersebut yang menjadi korban oleh tentara pemerintah Suriah.  Penyerangan warga desa Traimsa oleh tentara pemerintah Suriah dikarenakan organisasi pembebasan Suriah (FSA) mayoritas berada di desa tersebut. Sementara korban yang ditimbulkan oleh pergolakan antara pemerintah Suriah dan Organisasi pembebasan Suriah di desa Traimsa sudah lebih dari 200 orang.
Jika diklarifikasi mengenai korban yang ditimbulkan, tentara pemerintah Suriah mengatakan bahwa mereka hanya menyerang temapat persembunyian tentara pemberontak tanpa melibatkan warga sipil. Namun dilain pihak yakni anggota pemberontak sekaligus warga desa tersebut mengatakan bahwa pemerintah langsung mengepung desa tersebut dan menembaki secara membabi buta masyarakat yang ada di desa tersebut tanpa membedakan warga sipil. Gempuran yang dilakukan tentara pemerintah memang sudah sangat keterlaluan karena mereka menyerang  warga dengan kepungan 30 tank militer, serta pantauan helikopter yang membuat tentara pembebasan Suriah (FSA) makin tak dapat bergerak. Selain itu salah satu faktor yang menyebabkan banyak korban warga sipil itu dikarenakan tentara pemerintah memborbardir sebuah masjid yang menjadi tempat berlindung banyak orang, untuk merawat orang yang terluka dan berlindung dari bom.
Dalam kasus ini pembantaian warga desa Traimsa yang dilakukan dengan modus ada organisasi pemberontak didalamnya sangat tidak beralasan. Sementara itu Pemantau HAM Suriah memperkirakan lebih dari 17.000 terbunuh sejak dimulainya pemberontakan terhadap rezim Bashar al-Assad pertengahan Maret 2011. Cukup sulit untuk memverifikasi secara independen jumlah itu. PBB sendiri tidak lagi mencatat angka tersebut sejak akhir 2011.
 Akibat kasus ini Pembantaian di Treimsa itu menimbulkan amarah berbagai pihak. Salah satunya ketua Dewan Nasional Suriah (SNC), Abdel Basset Sayda, yang menyerukan resolusi PBB yang tegas yang membolehkan intervensi militer terhadap rezim Damaskus.